forestlilliput

blog sederhana dari kota hujan

Perencanaan dan Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang October 3, 2011

Filed under: konservasi — forlilliput @ 2:17 am

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama dan kompromi beberapa pihak baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (CIFOR/PILI 2005). Kolaborasi dapat juga diartikan sebagai gotong-royong. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No:P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kolaborasi pengelolaan KSA dan KPA adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif saya rasa merupakan jalan tengah yang baik untuk mengatasi benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan kolaboratif didasari oleh perencanaan yang juga dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder, melalui komunikasi yang baik dan keinginan yang kuat dari semua pihak. Pengelolaan TNKM merupakan contoh yang baik dan perlu diteladani oleh pengelola kawasan konservasi lain khusunya bagi kawasan konservasi yang berada wilayahnya lintas kabupaten/kota atau provinsi.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan luas lahan sekitar 1,36 juta hektar,  membentang di bagian utara Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, berbatasan dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. TNKM merupakan satu-satunya taman nasional di Indonesia yang secara khusus ditetapkan oleh pemerintah sebagai taman nasional yang dikelola secara kolaboratif melalui SK Menteri Kehutanan No. 1211/Kpts-II/2002. Pengelolaan kolaboratif di TNKM telah berjalan baik tidak hanya dalam konsep tapi juga secara aktual. Proses membangun pengelolaan TNKM diawali dan difasilitasi oleh WWF Indonesia dan masyarakat adat (GTZ 2009) antara lain melalui:

1. Pertemuan-pertemuan antara masyarakat adat dengan Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan

2. Satu forum (Forum Musyawarah Masyarakat Adat) yang dibentuk oleh masyarakat adat yang ada di dalam dan sekitar kawasan TNKM atas kesepakatan para Ketua Adat dan Kepala Adat Besar 11 wilayah adat pada tanggal 7 Oktober 2000

3. Proses Pemetataan Desa Partisipatif (PDP) untuk mengetahui tata ruang kelola hutan oleh masyarakat di 11 wilayah adat

4. Konsultasi publik tentang hasil PDP, usulan batas luar dan peraturan pemanfaatan sumberdaya alam

5. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (RPTNKM) yang mengarahkan bahwa pengelolaan taman nasional berbasis masyarakat dengan membentuk kelembagaan kolaboratif (Dewan Penentu Kebijakan) dan Badan Pengelola

Pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia telah menunjuk kawasan hutan Kayan Mentarang yang terletak di perbatasan Kalimantan Timur (Indonesia) dengan Sabah dan Sarawak (Malaysia) menjadi Cagar Alam melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor:847/Kpts/Um/II/1980 tanggal 25 November 1980. Namun ketika adanya tim yang turun untuk penataan batas kawasan pada tahun 1994 mulai terjadi konflik penolakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena aspek sosial dan budaya khususnya keberadaan kebun dan sawah di dalamnya, yang merupakan sumber penghidupan masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penunjukan kawasan Kayan Mentarang menjadi Cagar Alam Kayan Mentarang (GTZ 2009).

Kemudian status Cagar Alam diubah menjadi Taman Nasional pada tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 631/Kpts-II/1996 dengan luas sekitar 1.306.500 hektar. Perubahan status kawasan dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi masyarakat adat  Dayak yang telah mendiami lokasi ini selama lebih dari 350 tahun. Kegiatan pemetaan secara partisipatif telah dilakukan di 11 Wilayah Adat, hasilnya adalah usulan batas luar TNKM dan usulan zonasi TNKM yang dicantumkan dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (2001-2025) dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dalam SK Menhut No. 1213/Kpts-II/2002 (TNKM 2010).

Telah disepakati zonasi dari TNKM yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisonal, dan zona khusus yang berdasarkan rumusan kriteria dan indikator zonasi oleh semua lembaga kolaborasi (BTNKM, DP3K, dan FoMMA) TNKM dengan memadukan kepentingan pemerintahan yang tertuang dalam P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, dan kepentingan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

GTZ. 2009. Briefing Paper No. 2: Menuju Manajemen Kolaborasi di Taman Nasional Kayan Mentarang. [pdf]. http://www.gtz.de. [13 Mei 2011].

CIFOR/PILI. 2005. Meminang Lawan Menjadi Kawan: Inovasi Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Pembelajaran Bersama Masyarakat. Prosiding Shared Learning II, 18-27 Agustus 2005. Bogor: Center of International Forestry Research/ Pusat Informasi Lingkungan Indonesia.

TNKM. 2010. Tata Batas Taman Nasional Kayan Mentarang. [terhubung berkala]. http://kayanmentarangnationalpark.blogspot.com. [5 Juni 2011].

 

suggestions:

taman nasional, kayan mentarang, kolaboratif, pengelolaan, konservasi, sabah dan sarawak, taman nasional di indonesia, kalimantan timur

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s